Tomyalfaruq’s Weblog

Berteman Hati

Pendidikan Di Indonesia

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sering dinyatakan sebagai aset bangsa yang paling berharga. Setiap tanggal 2 Mei di seantero Nusantara, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, seakan ingin menegaskan bahwa pendidikan benar-benar merupakan modal untuk membangun negara ini. Yang terlihat di lapangan ternyata sungguh berbeda, bahkan ironis. Pendidikan yang semula di harapkan menjadi bekal untuk membangun rakyat Indonesia yang maju, justru sebaliknya, menjadi cobaan yang membuat bangsa ini kian terpuruk dalam meningkatkan mutu manusia untuk mencapai kesejahteraan. Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia secara keseluruhan berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, banyak lembaga pendidikan yang menjalankan praktik komersialisasi, namun di sisi lain pendidikan diharapkan mampu merambahi warga kurang mampu atau miskin. Bukan tanpa sebab bila dunia pendidikan kita sangat memprihatinkan. Ada banyak hal yang membuat pendidikan di Indonesia jauh menurun dari cita-cita idealnya sebagai sarana dan alat pencerdas bangsa. Di antaranya dari aspek siswa, guru, sekolah, sumber daya manusia dan manajemen di segala bidang kehidupan yang selama ini di nilai kurangmaksimal. Jika kita membuka kembali lembaran sejarah masa silam, patut kita acungi jempol bahwa Negara Indonesia mampu mengekspor tenaga pendidik atau guru ke negara tetangga. Akan tetapi kini malah sebalikmnya, kualitasnya semakin menjadi fenomena yang seakan menyulitkan negara ini untuk bangkit dan sepadan dengan negara yang lainya. Perlu di ketahui bahwa negara ini bukanlah negara kecil yang mudah ditata,yang terdiri sedikit ras bangsa. Tapi negara yang besar, terdiri ribuan pulau mulai dari sabang sampai merauke, bermacam-macam etnik suku bangsa ras, yang semuanya itu memiliki adat istiadat masing-masing. Namun walaupun banyak perbedaan ras tetap satu jua, sesuai dengan semboyan negara ini yaitu Bhineka Tunggal Ika begitu pula yang seharusnya terjadi dalam dunia pendidikan. Pendidikan hendaknya merata, tanpa pandang bulu, ras dan yang paling penting adalah wilayah. Karena tidak sedikit dari wilayah-wilayah negeri ini yang pendidikanya masih sangat minim. Sehingga perlu sosialisasi yang seimbang karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah melalui otonomi daerah.

 

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana kondisi pendidikan saat ini?

  2. Mengapa pendidikan di Indonesia semakin tertinggal dalam tataran internasional?

  3. Apa yang menjadi sebab-sebab semua itu?

 

C. Tujuan Penulisan

  1. Mendiskripsikan pola pendidikan di Indonesia.

  2. Memahami masalah yang timbul dalam pendidikan.

  3. Memahami factor-faktor yang menjadi sebab merosotnya sistem pendidikan.

  4. Apa dan siapa yang terlibat dalam mewujudkan pendidikan ini agar lebih maju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan ini akan di paparkan faktor-faktor yang menjadi penyebab semakin menurunya indeks kualitas pendidikan di Indonesia guna meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan sumber daya manusia. Semakin menurunya kualitas pendidikan dapat di lihat dari berbagai aspek antara lain aspek guru, murid, masyarakat, ekonomi, dan aspek pemerintahan. Serta upaya-upaya yang lakukan oleh pemeritah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).

 

1. Dari Aspek Guru

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga professional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Guru dan dosen adalah tenaga pendidik yang harus di perhatikan situasi sektor kehidupan mereka sebagai penunjang untuk mewujudkan pendidikan yang efektif. Dalam hal kesejahteraan, baik untuk guru negeri, guru negeri yang mengajar di sekolah swasta, guru swasta dan guru honorer pemerintah sudah mengadakan perbaikan berupa tunjangan profesi dan kualitas kompetensi mereka perlu di tingkatkan.

Walaupun sudah adanya usaha dari pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup guru tetap tidak berjalan dengan mulus dan banyak menemui hambatan dan kendala yang signifikan sehingga masih banyak guru di Indonesia yang masih memprihatinkan yang seakan tetap hidup dalam kesengsaraan dan kemiskinan. Banyak di antara mereka yang tetap menjadi tenaga honorer meski telah mengabdi bertahun-tahun belum juga di angkat menjadi pegawai negeri yang sah. Para guru terus berharap pemerintah mau memperhatikan nasib sesuai dengan cita-cita dan harapan mereka. Sampai saat ini masih banyak lembaga pendidikan swasta yang memberikan gaji kepada gurunya lebih rendah daripada gaji guru PNS sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin mendesak terkadang para guru mencari pekerjaan sampingan atau sering di sebut dengan istilah ceperan, ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku atau lembar kerja kerja siswa(LKS), pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya sehingga mereka tidak fokus dengan tugas utama mereka sebagai tenaga pendidik. Khususnya mereka yang mengajar di sekoalah swasta. Guru adalah salah satu titik sentral yang perlu disentuh untuk mengejar ketertinggalan.

Ada sebagian sekolah swasta yang meminta bantuan guru kepada pemerintah untuk membantu dalan kegiatan belajar mengajardi sekolah tersebut. Pemeritah memperbantukan guru negeri untuk menbantu di sekolah. Kehadiran guru negeri yang diperbantukan di sekolah swasta tersebut sangat membantu sekolah-sekolah swasta, khususnya yang tidak ditopang oleh kelembagaan yang memiliki jaringan luas.

Banyak sekolah swasta yang melayani pendidikan untuk lapisan menengah dan bawah tidak mampu lagi melakukan ekspansi, bahkan harus tutup. Bila kecenderungan ini tidak diatasi, akan banyak lembaga pendidikan swasta yang akan mengurangi pelayanan pendidikan untuk lapisan masyarakat bawah.

Dalam paragraph di atas telah di jelaskan bahwa pemerintah selain meningkatkan kesejahteraan juga peningkatan dalam hal kualitas guru sebiagai tenaga pendidik. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat kualitas pendidikan Indonesia. Kemampuan guru menjadi sangat penting untuk di benahi, karena dalam proses belajar mengajar yang mementingkan hubungan murid dan guru, guru menjadi pihak yang aktif. Peningkatan kualitas guru sekarang ini menjadi suatu keharusan. Seorang guru dituntut untuk lebih mengerti, lebih memiliki ilmu pengetahuan, dan lebih sempurna daripada orang-orang pada umumnya. Untuk itu, guru-guru yang memang belum memenuhi persyaratan secara akademik, seperti yang di jelaskan dalam Undang-undang Guru dan Dosen. Kesejahteraan guru merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menunjang terciptanya kinerja yang semakin membaik di kalangan pendidik.

Berdasarkan UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 14 sampai dengan 16 menyebutkan tentang Hak dan Kewajiban diantaranya, bahwa hak guru dalam memperoleh penghasilan adalah di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan, berbagai fasilitas untuk meningkatkan kompetensi, berbagai tunjangan seperti tunjangan profesi, fungsional, tunjangan khusus bagi guru di daerah khusus, serta berbagai maslahat tambahan kesejahteraan. Peningkatan dan sertifikasi memang sesuatu keharusan tak bisa dihindari lagi. Dalam proses belajar mengajar, guru sebagai pengajaran dan siswa sebagai subjek belajar, dituntut adanya profil kualifikasi tertentu. Kualifikasi tertentu dalam hal ini pengetahuan, kemampuan, sikap dan tata nilai serta sifat-sifat pribadi agar proses itu dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

 

2. Aspek dan Upaya Pemerintah

Dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional pemerintah telah berupaya dengan berbagai cara. Seperti yang di jelaskan di dalam paragraph sebelumnya. Selain hal tersebut pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan yang banyak menimbulkan pro dan kontra. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain meningkatkan standar ujian nasional(UN) dan menambah alokasi anggaran dana pendidikan. Peningkatan standarisasi UN bertujuan untuk mengukur dan menilai kompetnsi para pelajar dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Hasil ujian tersebut juga akan di gunakan untuk ukuran tingkat pencapaian pendidikan nasional, juga berfungsi untuk penentu kelulusan dan pemberian ijazah bagi para pelajar. Dalam hal yang sama, hasil ujian juga berfungi untuk mengetahui mutu sekolah dan mutu pendidikan secara nasional. Dalam standarisasi UN pemerintah menambah mata pelajaran yang di ikutkan dalam ujian nasional. Untuk para siswa SMA jurusan IPA, selain Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris akan di tambah dengan mata pelajaran Biologi, Fisika, dan Kimia. Sedangkan siswa yang jurusan IPS akan di tambah mata pelajaran Sosiologi, Geografi, dan Ekonomi. Jadi ada enam mata pelajaran yang di UN-kan. Selain penambahan mata pelajaran, pemerintah juga menambah standarisasi nilai yang awalnya 4,25 akan di naikan menjadi 5,00.

Padahal pada saat ini, banyak sekolah belum memenuhi standar minimal sekalipun, sehingga tidak menutup kemungkinan, jika dipaksakan UN dengan enam mata pelajaran dan kemudian hasilnya diketahui buruk, kebijakan konversi diterapkan kembali. Jika UN hendak dipakai sebagai standar pendidikan, harus dilakukan dengan kepenuhan standar pelayanan minimal seperti kecukupan tenaga pendidik, sarana prasarana maupun penunjang lain. Hingga kini sebagian besar SD, SMP dan SLTA yang berada di pelosok atau jauh dari pusat pengawasan dan letak geografis yang berada di pegunungan sebagian menunjukkan kurangnya tenaga pendidik baik dari segi kualitas dan kuantitas, buku dan alat laboratorium. Pada saat sekolah tidak dalam keadaan standar yang sama kemudian diukur dengan tolok ukur yang sama justru tidak adil dan tidak merata. Telah di sebutkan dalam paragraf di atas bahwa kebijakan pemerintah tersebut banyak kalangan yang tidak setuju. Bahkan tidak sedikit pelajar di Indonsia yang memprotes kebijakan tersebut, sebagai ekspresi mereka yang yamg tidak menyetujui dengan langkah-langkah yang di ambil pemerintah. Tidak hanya itu sebagian orang tua ikut cemas ketika mendengar keputusan pemerintah tersebut. Mereka khawatir akan segala kemungkinan yang terjadi pada putra-putri mereka. Begitu pula yang di rasakan oleh para guru, karena kelulusan anak didik adalah segalanya. Karena bagi mereka jika anak didiknya mayoritas lulus ada kebanggaan tersendiri di hati mereka. Sebagian menyayangkan jerih payah tiga tahun hanya ditentukan dalam tiga hari. Banyak murid cerdas diterima SPMB Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, tapi gagal dalam UAN. Murid cerdas justru terbebani mentalnya. Apalagi, andaikata tak lulus, mereka musti mengulang Paket C yang mutunya kalah jauh. Dorongan belajar pada akhirnya justru sulit dibangkitkan dan hasil maksimal mustahil diperoleh.

Pada saat ini, banyak sekolah belum memenuhi standar minimal sekalipun, sehingga tidak menutup kemungkinan, jika dipaksakan UN dan kemudian hasilnya diketahui buruk, kebijakan konversi diterapkan kembali. Ada masalah mendasar yang menyelimuti mekanisme pengujian itu, yakni terkait dengan pemberlakuan kurikulum di pendidikan nasional kita. Kita perlu meletakkan persoalan ujian nasional pada sistem kurikulum yang dikembangkan di pendidikan tanah air. Pendidikan Indonesia dikembangkan dengan kurikulum berbasis kompetensi, yang kini lebih disempurnakan melalui desain dan bangunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Inti dari kurikulum seperti ini adalah upaya untuk mengetahui kompetensi masing-masing siswa sesuai dengan keragaman individual, yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Oleh karena itu, dengan menjunjung tinggi prinsip kompetensi ini, bangunan dasar kebijakan ujian nasional sungguh menyisakan persoalan. Kompetensi yang dikembangkan oleh kurikulum telah disesuaikan sedemikian rupa melalui mekanisme pengujian enam mata pelajaran dalam ujian nasional yang akan datang, yakni matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan mata pelajaran tambahan sesuai dengan jurusan (IPA dan IPS) pelajar di SMA dan yang sederajat. Seorang siswa yang prestasi keseharianya secara umum sangat bagus, bisa saja akhirnya dinyatakan tidak lulus karena nilai yang diperolehnya untuk salah satu bidang studi yang di UN-kan lebih rendah daripada standar minimal yang diberlakukan secara nasional. Dan hal semacam ini seringkali terjadi di kalangan pelajar. Kebijakan tidak meluluskan siswa karena nilai satu di antara enam mata pelajaran yang di-UN-kan di bawah standar yang diterapkan sama saja artinya dengan membunuh kompetensi siswa yang bersangkutan. Ini sungguh ironis dan bertentangan sama sekali dengan prinsip kurikulum yang sangat menghargai kompetens idan perbedaan potensi individual siswa. Bahasa Indonesia, Inggris dan matematika memang mencerminkan kompetensi dasar manusia, yakni bahasa dan logika, sedangkan mata pelajaran yang lain, berkedudukan sebagai mata pelajaran pilihan sesuai dengan jurusan. Namun, bukan berarti kegagalan pada salah satu bisa memberangus kompetensi atau potensi yang lain. Oleh karena itu, kalau standar pengukuran kelulusan siswa harus ditentukan pada kelulusan keenam mata pelajaran di atas, maka kurikulum nasional pendidikan harus diubah dulu. Ibarat sebuah produksi, kurikulum merupakan alatdan sekaligus bahan produksi. Maka, proses kualitas kkontrolnya harus mempertimbangkan bahan dan alat itu secara keseluruhan. Kalau standar kelulusan pada kelulusan enam mata pelajaran di atas di jalankan, sementara kurikulumnya tetap menggunakan pola kompetensi dan potensi individual anak, maka kegagalan satu mata pelajaran bisa menghanguskan semua mata pelajaran yang pernah diajarkan di sekolah tersebut.

Jika UN hendak dipakai sebagai standar pendidikan, harus dilakukan dengan kepenuhan standar pelayanan minimal seperti kecukupan tenaga pendidik, sarana prasarana maupun penunjang lain. Hingga kini sebagian besar SD, SMP dan SLTA yang berada di pelosok atau jauh dari pusat pengawasan dan letak geografis yang berada di pegunungan sebagian menunjukkan kurangnya tenaga pendidik baik dari segi kualitas dan kuantitas, buku dan alat laboratorium. Pada saat sekolah tidak dalam keadaan standar yang sama kemudian diukur dengan tolok ukur yang sama justru tidak adil dan tidak merata.

Tidak hanya itu, juga menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut akan menuaikan hasil yang seperti yang di harapkan? Untuk menjawabnya adalah kita lihat saja hasil ujian nasional yang akan di laksanakan bulan mendatang. Jika ternyata hasilnya meningkat dari UN tahun lalu berarti strategi pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan mengalami kenaikan yang lebih baik. Akan tetapi bila yang terjadi sebaliknya, maka berarti pemerintah gagal dalam meningkatkan sumber daya manusia sebagai modal untuk bersaing di era global seperti sekarang ini. Setiap individu di tuntut untuk lebih kompeten Bukan hanya dalam satu bidang tetapi menguasai bidang yang lainya. Sedang dalam anggaran dana pemerintah mengalokasikan 20% anggaran belanja negara untuk pendidikan belum termasuk gaji untuk guru. Untuk biaya operasional sekolah pemerintah mengeluarkan dana BOS (bantuan operasional sekolah). Namun terkadang kenyataan di lapangan jauh berbeda. Karena semua tergantung komitmen, visi dan misi, serta kemauan para pemimipin negara ini untuk membagun pendidikan di Indonesia. Tidak sedikit negara yang lebih miskin dari Indonesia mampu mengalokasikan dana anggaran lebih besar dari Indonesia. Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara terendah kedua dalam hal anggaran pendidikan. Telah kita ketahui bahwa negara ini sangat kaya. Kaya akan barang tambang, hasil perkebunan, hasil hutan, peternakan dan sebagainya. Akan tetapi sangat buruk dalam pengelolaanya. Banyak kekayaan negeri ini di kuasai oleh pihak asing, sehingga kita hanya bisa menyaksikan kekayan negeri ini di keruk habis-habisan. Selain itu banyaknya politikus-politikus busuk, koruptor penguras harta negara yang masih berkeliaran bebas yang merugikan negara, sehingga mengurangi APBN yang mestinya bisa di gunakan untuk menambah alokasi dana pendidikan. Pemerintah juga memberikan memberikan kekuasaan kepada daerah untuk ikut dalam meningkatkan mutu pendidikan berupa otonomi derah.

 

3. Aspek Siswa

Dari aspek siswa juga mempengaruhi dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional seperti yang yang di canangkan dan di programkan oleh pemerintah. Walaupun pemerintah telah berusaha keras dalam hal tersebut, pelajar yang menjadi peserta didik malas-malasan dan tidak ada usaha untuk lebih maju, untuk mengimbangi usaha-usaha pemerintah maka percuma saja pemerintah mahal-mahal mengeluarkan banyak anggaran dana. Dan berpartisipasi penuh lkut mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan unggul dalam prestasi.

 

4. Kondisi Ekonomi

Situasi ekonomi juga sangat berpengaruh dalam mengembangkan mutu dan sisteam pendidikan pendidikan . Begitu juga yang terjadi di negara kita yang memiliki kondisi ekonomi kurang setabil. Sejak pergantian presiden dua tahun yang lalu, terjadi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan. Yang pertama kali berubah adalah harga bahan bakar minyak (BBM). Saat BBM murah karena pemerintah memberikan subsidi kepda rakyat. Padahaldi luar negeri harganya cukucp tinggi. Pada pergantian pemimipin baru inilah, terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak, sebagai program visi dan misi pemimipin bangsa tersebut. Kenaikanya pada saat itu mencapai 100%, yang berdampak pada pada sector ekonomi yang lainya. Sebenarnya rakyat menolak dengan semua ini, banyak terjadi demo di mana-mana menunutut pembatalan kenaikan harga tersebut.Tapi apa mau di kata, mungkin ini langkah awal pemrintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi yang semrawut. Situasi ini juga berdampak pada sistem pendidikan. Karena bagaimana mungkin akan terwujud sumber daya manusia yang unggul jika kondisi ekonomiunya saja tidak menddukung. Tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, lemahnya produktivitas dan makin maraknya korupsi seolah telah mnjadi hal yang wajar. Bahkan Indonesia masuk dalam daftar negara terkorup di dunia, walaupun kini tren korupsi agak mereda. Hal ini menjadi fakta yang konkrit bahwa Indonesia masih terseok-seok dalam menumbuhkan SDM yang unggul.

Masalah-masalah ini begitu kompleks, namun namun tetap memiliki banyak potensi untuk diberdayakan dan saling terkait satu sama lain. Dengan memanfaatkan potensi-potensi tersebut, diharapkan dapat terwujud suatu masyarakat Indonesia yang maju, berkeadilan, sejahtera, bermartabat dan mandiri. Tidak menutup kemungkinan, di masa depan Indonesia mampu menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi dunia. Untuk itu, dibutuhkan suatu tebrobosan kebijakan dan strategi perubahan yang sistematis serta menyentuh titik titik permasalahan. Basis dari terobosan ini adalah penguatan kelembagaan, demokratisasi ekonomi dengan titik berat pada masalah kesenjangan dan kemiskinan, perbaikan sektor pertanian dan kelautan, pembangunan struktur industri yang tangguh dan terkait satu sama lain, serta sistem inovasi yang berbasiskan sumber daya dan kebutuhan lokal. Kata kunci berikutnya adalah pendidikan, yang sangat penting dalam proses pemberdayaan sumber daya ekonomi. Segenap hal di atas membutuhkan agenda-agenda aksi yang dijalankan secara sinergis tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari elemen-elemen swasta dan masyarakat. Karena apalah artinya jika banyak teori tanpa praktek, sama saja bohong. Selama negara masih menganaktirikan pendidikan, jangan pernah bermimpi Indonesia akan maju dan berkembang sejajar dengan bangsa lain. Kita akan menjadi bangsa yang menghuni halaman paling belakang dari peradaban global.

 

BAB III

PENUTUP

 

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa semua aspek, baik itu aspek guru, siswa, pemarintah dan kondisi ekonomi sangat berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia. Dari aspek guru, walaupun pemerintah telah mengadakan program sertifikasi dan memberikan tunjangan profesi dan lainya, masih banyak kondisi ekonomi kalangan guru yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bahkan untuk memenuhai kebutuhanya para guru bekerja sampingan ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku atau lembar kerja kerja siswa(LKS), pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya sehingga mereka tidak fokus dengan tugas utama mereka sebagai tenaga pendidik. Pemerintah menaikan standarisasi ujian nasional. Dengan menambahkan mata pelajaran yang di UN-kan dan menaikan nilai minimal kelulusan, nilai yang awalnya 4,25 akan di naikan menjadi 5,00, semua itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dan juga meningkatkan anggaran alokasi dana sebesar 20% dari APBN.

 

B. Kritik dan Saran

Saya yakin tulisan ini masih banyak kekurangan atau mungkin tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu saya mengharapkan kitik dan saran dari anda yang bersifat membangun. Agar dalam penulisan saya lebih hati-hati dan intropeksi.

 

 

May 5, 2008 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: